Ditulis oleh Nadindra Raffi P. D., Giselle Misca, & Chyndikia Nadi
Paradoks Aliansi Barat di Era Illiberalism
Pasca-Perang Dingin, tatanan internasional yang dipimpin negara-negara Barat dibangun atas keyakinan bahwa demokrasi, pasar bebas, dan hak asasi manusia dapat menciptakan stabilitas serta perdamaian global. Optimisme terhadap dominasi demokrasi liberal sebagai model politik universal kini mulai dipertanyakan. Dua dekade terakhir menunjukkan paradoks aliansi Barat yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai liberal justru menghadapi kemunculan anggota yang mengikis prinsip-prinsip tersebut dari dalam. Dalam konteks tersebut, muncul fenomena illiberalism, yakni bentuk pemerintahan yang menolak nilai-nilai liberal tanpa sepenuhnya meninggalkan demokrasi elektoral. Menurut Marlene Laruelle (2022), illiberalism merupakan ideologi pasca-liberal yang muncul sebagai reaksi terhadap dominasi liberalisme di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Ia bukan sekadar otoritarianisme, melainkan menawarkan alternatif ideologis yang menantang klaim universal nilai-nilai liberal dan berupaya merevisi tatanan global dari dalam.
Fenomena tersebut melahirkan istilah illiberal allies sekutu-sekutu Barat yang tetap berada dalam institusi seperti Uni Eropa dan NATO, tetapi menunjukkan kecenderungan otoritarian dan anti-liberal. Contohnya tampak pada Hungaria di bawah Viktor Orbán dan Turki di bawah Recep Tayyip Erdoğan. Hungaria mengalami democratic backsliding sejak bergabung dengan Uni Eropa, sedangkan Turki memperkuat kekuasaan eksekutif dan menekan oposisi meski tetap menjadi anggota penting NATO. Keduanya menantang tatanan liberal melalui dua cara, secara internal, dengan melemahkan institusi demokrasi dan kebebasan sipil serta secara eksternal, dengan kebijakan luar negeri yang kerap bertentangan dengan posisi kolektif Barat. Kondisi ini menciptakan dilema bagi Barat antara mempertahankan sekutu strategis dan menegakkan nilai-nilmenganalisis bagaimana Hungaria dan Turki sebagai illiberal allies menantang tatanan demokratis Barat.
Illiberal Democracy dalam Tatanan Dunia Multipolar
Konsep illiberal democracy menggambarkan kondisi di mana pemimpin memperoleh kekuasaan melalui mekanisme elektoral demokratis, tetapi secara sistematis melemahkan institusi-institusi penegak demokrasi seperti peradilan independen, media bebas, dan oposisi politik. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi diiringi oleh nilai-nilai liberal seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pluralisme politik. Pemimpin illiberal sering menggunakan legitimasi elektoral untuk memperkuat kekuasaan pribadi dan menjustifikasi kebijakan yang membatasi kebebasan sipil.
Fenomena ini menghadirkan tantangan signifikan bagi liberal order yang sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi pondasi utama tatanan internasional. Sistem tersebut berlandaskan pada keyakinan bahwa kombinasi antara demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas mampu menciptakan stabilitas serta perdamaian global (Ikenberry, 2018). Namun, munculnya illiberal alliesseperti Hungaria dan Turki memperlihatkan paradoks yang mendalam, negara-negara yang tergabung dalam institusi liberal Barat justru melemahkan nilai-nilai dasar yang menopang sistem itu dari dalam (Laruelle, 2022). Di Hungaria, Viktor Orbán secara eksplisit mempromosikan konsep “negara illiberal” sembari memperkuat kekuasaan eksekutif melalui pengendalian media dan lembaga peradilan (Bogaards, 2018). Pola serupa tampak di Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, yang menegaskan kekuasaan presiden, menekan oposisi, dan memanfaatkan retorika nasionalisme serta agama untuk mempertahankan legitimasi politiknya.
Hungaria dan Turki menempatkan Barat dalam dilema antara menjaga komitmen terhadap nilai-nilai liberal atau mempertahankan hubungan strategis dengan sekutu penting secara geopolitik. Pertimbangan keamanan dan isu migrasi sering kali membuat Barat mengesampingkan idealismenya demi kepentingan praktis (Krekó & Enyedi, 2018), yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas tatanan liberal itu sendiri. Dalam konteks global yang kian multipolar, tren illiberal democracy mencerminkan pergeseran ideologis di mana semakin banyak negara menolak dominasi model demokrasi liberal Barat dan mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi domestik. Sementara itu, kekuatan non-liberal seperti Tiongkok dan Rusia turut memperkuat narasi bahwa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa bergantung pada nilai-nilai liberal (Beeson, 2022). Dengan demikian, kemunculan illiberal allies seperti Hungaria dan Turki tidak sekadar menjadi penyimpangan internal, tetapi juga menandakan perubahan menuju tatanan global yang lebih plural secara ideologis.
HUNGARIA DI BAWAH VIKTOR ORBÁN
Sejak tahun 2010, pemerintahan Viktor Orbán menandai pergeseran politik signifikan menuju “illiberal democracy”, istilah yang ia kukuhkan sendiri dalam pidatonya di Băile Tușnad pada tahun 2014. Dalam pidato tersebut, Orbán menegaskan bahwa “the Hungarian nation is not a simple sum of individuals, but a community that must be organized, strengthened, and developed”, sebuah pernyataan yang secara eksplisit menolak individualisme liberal Barat (Bogaards, 2018). Pemerintahannya menjustifikasi sistem politik berbasis nilai-nilai Kristen dan kedaulatan nasional dengan narasi bahwa liberalisme Eropa telah gagal melindungi masyarakat dari globalisasi, sekularisasi, dan krisis imigrasi.
Secara kebijakan, Hungaria memperkenalkan Undang-Undang Media 2011 yang membatasi kebebasan pers, di mana Freedom House (2024) menilai skor kebebasan media negara tersebut hanya 44/100, turun drastis dari 88/100 pada tahun 2010. Reformasi konstitusi tahun 2012 turut memperkuat dominasi eksekutif dengan memperpanjang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi hingga 12 tahun dan mengubah komposisi lembaga peradilan untuk melemahkan pengawasan independen (Enyedi, 2020). Meskipun demikian, Hungaria tetap memanfaatkan keanggotaannya di Uni Eropa untuk mendapatkan dana struktural sebesar €5,8 miliar pada tahun 2023 (European Commission, 2024), sekaligus menentang kebijakan migrasi kolektif dan sanksi terhadap Rusia yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.
Kebijakan anti-imigran yang semakin keras sejak krisis pengungsi 2015 terlihat dari pembangunan pagar perbatasan sepanjang 175 km di perbatasan Serbia (EU Migration Data Portal, 2023) menunjukan konsistensi populisme nasionalis Orbán dalam menegaskan perlindungan kedaulatan budaya. Dalam perspektif konstruktivisme, fenomena ini mencerminkan rekonstruksi identitas nasional Hungaria dari anggota komunitas liberal Eropa menjadi negara berdaulat dengan nilai-nilai konservatif nasional. Identitas tersebut dikonstruksi melalui narasi politik dan simbolisme nasional sebagai bentuk resistensi terhadap tekanan normatif Uni Eropa. Dengan demikian, kasus Hungaria memperlihatkan bahwa norma liberal Barat tidak bersifat universal, melainkan bersaing dengan konstruksi identitas domestik yang lebih mengakar secara historis dan kultural (Wiener, 2018).
TURKI DI BAWAH ERDOĞAN
Jika Hungaria memanifestasikan illiberalism melalui nasionalisme etno-Kristen dan resistensi terhadap hegemoni liberal Uni Eropa, maka Turki di bawah Recep Tayyip Erdoğan memperlihatkan pola illiberal yang berakar pada Islam politik, populisme nasional, dan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Kedua kasus ini memperlihatkan dinamika serupa yaitu pelemahan institusi demokrasi dilakukan bukan melalui kudeta atau revolusi, melainkan lewat mekanisme elektoral yang sah secara formal, namun diarahkan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan personal.
Di bawah kepemimpinan Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak 2002, Turki mengalami transisi gradual menuju competitive authoritarianism, di mana kompetisi elektoral tetap ada tetapi berlangsung dalam arena yang tidak setara. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU, 2024), indeks demokrasi Turki anjlok dari 5,73 pada 2006 menjadi 4,35 pada 2023, menandakan pergeseran dari flawed democracy menuju hybrid regime. Kudeta gagal pada Juli 2016 menjadi momen penting dalam transformasi tersebut, di mana pemerintah menahan lebih dari 150.000 pegawai publik dan akademisi serta menutup lebih dari 180 media independen (Human Rights Watch, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bagaimana krisis keamanan digunakan sebagai justifikasi untuk memperluas kontrol negara atas masyarakat sipil dan menghapus oposisi politik. Setelah amandemen konstitusi 2017 yang mengubah sistem parlementer menjadi presidensial, Erdoğan semakin menegaskan retorika nasionalisme Islam dan konservatisme moral sebagai basis legitimasi politik. Dari sisi ekonomi, kebijakan pembangunan masif seperti proyek New Istanbul Airport senilai US$12 miliar dan strategi substitusi impor diandalkan untuk menegaskan kemandirian nasional (World Bank, 2024). Namun, data OECD (2024) menunjukkan nilai tukar lira mengalami depresiasi hingga -78% terhadap dolar AS antara 2018–2024, menandakan ketidakstabilan struktural akibat sentralisasi kekuasaan dan lemahnya independensi bank sentral.
Secara geopolitik, Turki menunjukkan ambivalensi strategis yang menggambarkan dilema illiberal allies dimana tetap menjadi anggota aktif NATO dan mitra penting bagi Barat, namun juga menjalin kedekatan dengan Rusia melalui pembelian sistem rudal S-400 pada 2019. Langkah ini menimbulkan ketegangan serius dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang bahkan menangguhkan partisipasi Turki dalam program jet tempur F-35. Dalam perspektif liberalisme institusional, kondisi ini memperlihatkan batas-batas teori liberal: partisipasi dalam institusi multilateral dan integrasi ekonomi tidak serta merta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi (Moravcsik, 2020). Sebaliknya, dalam logika illiberalism, keterlibatan Turki di institusi Barat justru berfungsi sebagai alat negosiasi dan leverage politik untuk memperluas ruang otonomi nasional dan memperkuat legitimasi domestik Erdoğan.
ILLIBERAL ALLIES DI ERA DUNIA MULTIPOLAR
Dalam era multipolar, Hungaria dan Turki secara pragmatis memperluas ruang otonomi strategis dengan memanfaatkan persaingan kekuatan besar untuk diversifikasi mitra dan opsi kebijakan luar negeri (Kutlay, 2021; Laruelle, 2022). Mereka tetap mempertahankan keanggotaan di institusi Barat untuk akses ekonomi, legitimasi politik, dan jaminan keamanan, tetapi menggunakan status itu sebagai leverage negosiasi bukan sebagai alat konvergensi nilai normatif (Kutlay, 2021; Krekó & Enyedi, 2018).
Kedua pemerintahan menerapkan strategi domestik yang menegaskan kedaulatan dan identitas nasional sehingga menjustifikasi langkah-langkah yang melemahkan institusi demokrasi di dalam negeri sambil memperkuat posisi tawar di luar negeri (Bogaards, 2018; Freedom House, 2024). Hungaria terus mengakses dana dan program Uni Eropa meskipun menentang kebijakan kolektif Uni Eropa, sedangkan Turki mengambil keputusan strategis seperti pembelian sistem pertahanan non-Barat untuk mengurangi ketergantungan teknologis dan memberi ruang manuver diplomatik (European Commission, 2023; Kutlay, 2021).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh normatif Barat melemah ketika aliansi menjadi berbasis kepentingan praktis bukan kesamaan nilai, dan memerlukan sintesis teoretis antara realisme, liberalisme, dan konstruktivisme untuk memahami interaksi antara struktur internasional, insentif institusional, dan narasi identitas domestik (Levitsky & Way, 2010; Laruelle, 2022). Implikasi kebijakannya adalah bahwa respons Barat harus menggabungkan instrumen strategis dan upaya normatif yang lebih cermat karena isolasi murni berisiko mendorong realignments yang memperkuat multipolaritas.
REORIENTASI NILAI DAN KEPENTINGAN DALAM ALIANSI BARAT
Illiberal allies seperti Hungaria dan Turki menandai tantangan serius bagi tatanan demokrasi liberal Barat karena mereka membuktikan bahwa keanggotaan dalam institusi internasional tidak otomatis menghasilkan konvergensi nilai. Praktik-praktik domestik yang menegaskan kedaulatan dan identitas nasional dipadukan dengan kebijakan luar negeri pragmatis memungkinkan kedua negara memaksimalkan otonomi strategis dalam lingkungan multipolar tanpa harus meninggalkan manfaat ekonomi dan keamanan dari keanggotaan di UE dan NATO (Kutlay and Öniş, 2021; Bogaards, 2018). Fenomena ini mengurangi efektivitas pengaruh normatif Barat dan mengaburkan batas antara kesetiaan ideologis dan kepentingan praktis dalam aliansi modern (Ikenberry, 2018).
Respons yang efektif dari aktor Barat harus lebih halus daripada sekadar tekanan normatif atau sanksi yang bersifat represif. Kombinasi insentif kebijakan yang terukur dan upaya rekonstruksi legitimasi norma penting untuk mengurangi insentif rezim illiberal dalam memilih realignments strategis yang menguntungkan aktor non-Barat (Levitsky and Way, 2010; European Commission, 2023). Secara teoritis, pemahaman penuh terhadap fenomena ini memerlukan sintesis pendekatan realis yang menyorot kepentingan, liberal yang menyorot peran institusi, dan konstruktivis yang menekankan perubahan identitas domestik sebagai pendorong kebijakan luar negeri (Laruelle, 2022; Ikenberry, 2018).
Akhirnya, studi tentang illiberal allies harus dilanjutkan dengan penelitian yang menghubungkan narasi identitas dan mekanisme institusional sehingga kebijakan luar negeri yang tampak pragmatis dapat dianalisis sebagai produk interaksi antara tekanan struktural internasional dan perubahan normatif domestik. Dengan demikian, analisis ini bukan hanya relevan untuk memahami hubungan Hungaria dan Turki dengan Barat, tetapi juga penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang menjaga stabilitas internasional tanpa melepaskan tujuan nilai-nilai demokrasi. (Kutlay and Öniş, 2021; Laruelle, 2022; Ikenberry, 2018).
Referensi
Bogaards, M. (2018). De-democratization in Hungary: diffusely defective democracy. Democratization, 25(8), 1481-1499.
Economist Intelligence Unit. (2024). Democracy Index 2023: Age of hybrid regimes. London: The Economist Group.
Enyedi, Z. (2020). Democratic backsliding and academic freedom in Hungary. Perspectives on Politics, 18(1), 106–116.
European Commission (2023). Country Report – Hungary. Link / PDF: https://economy finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/ip241_en.pdf.
European Commission. (2024). Cohesion policy funding in Hungary: Annual report 2023. Brussels: European Union Publications.
Freedom House (2024) Hungary: Freedom in the World 2024. Link: https://freedomhouse.org/country/hungary/freedom-world/2024.
Halmai, G. (2011). An illiberal democracy in the middle of Europe: Constitutional changes in Hungary after 2010. EUI Law Department. https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/Professors/Halmai/Illibera l-Democracy-in-Hungary.pdf
Human Rights Watch. (2023). Turkey: Human rights under pressure after 2016 coup attempt. New York: HRW Report Series.
Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order?. International affairs, 94(1), 7-23.
Krekó, P., & Enyedi, Z. (2018). Explaining Eastern Europe: Orbán’s laboratory of illiberalism. Journal of Democracy, 29(3), 39-51.
Kutlay, M. and Öniş, Z. (2021) Turkish foreign policy in a post-western order: strategic autonomy or new forms of dependence? International Affairs, 97(4), pp. 1085–1104.
Laruelle, M. (2022). Illiberalism: A conceptual introduction. East European Politics, 38(2), 303-327.
Levitsky, S. and Way, L. A. (2010) Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
Moravcsik, A. (2020). Liberal theories of international relations: A reassessment.
OECD. (2024). Economic Survey of Turkey 2024. Paris: Organisation for Economic Co operation and Development.
The Economist Intelligence Unit (2024) Democracy Index 2023: Age of Conflict. Link: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/ and PDF: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/02/Democracy Index-2023-Final-report-11-15.pdf
World Bank. (2024). Turkey macroeconomic update: Spring 2024. Washington, DC: World Bank Group.
Tinggalkan Balasan