Ditulis oleh Riri Septiani Tunggal dan Fajar Maliki
Konflik China dan Taiwan merupakan salah satu sengketa geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan dalam isu hubungan internasional kontemporer. Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan sejarah dan kedaulatan, tetapi juga melibatkan rivalitas kekuatan besar. Sejak akhir perang saudara (1949) perkembangan politik di kedua tepi selat Taiwan berpotensi memicu konflik. Republik Rakyat China (RRC) menegaskan prinsip “Satu China” dan menganggap reunifikasi Taiwan sebagai misi nasional China (Neely, 2025). Sementara Taiwan (Republik Kuomintang yang mengungsikan diri) berkembang menjadi demokrasi modern dengan identitas politik terpisah. Dinamika politik terbaru (2016-2024) diwarnai kebijakan Taiwan yang menolak dengan daratan, sehingga RRT meningkatkan tekanan militer dan ekonomi (Global Conflict Tracker, 2024). Sejak 2020 ketegangan meningkat melalui latihan militer di dekat Taiwan, patroli pesawat PLA di ADIZ, dan aksi saling dorong diplomasi yang dimana pejabat Amerika Serikat dan Taiwan melakukan kunjungan (Shattuck, 2024; Sacks, 2022).
Konflik skenario menjadi ancaman serius, bagi China potensi terputusnya jalur perdagangan US$1,4 triliun dolar melalui Selat Taiwan dan sanksi internasional dapat menggerus ekonomi; bagi Taiwan hilangnya pasokan chip semikonduktor kritis (60% kapasitas) sangat merugikan pembangunan negara Taiwan apabila skenario ancaman yang hadir terus mengganggu perputaran ekonomi negara mereka masing-masing (CSIS, 2025; Glaser, 2025). Dampak regional mencakup kerugian senilai triliunan dolar pada jalur maritim Indo-Pasifik senilai US$5,5 triliun (Nagy, 2024). Serta penguatan aliansi keamanan yang mengakibatkan ketegangan geopolitik (Kashyap, n.d.).Laporan ini mengeksplorasi (1) asal konflik historis, (2) dinamika politik-militer terkini (2020–2026), (3) dampak ekonomi/politik/militer pada China dan Taiwan, (4) implikasi sistemik Indo-Pasifik, dan (5) skenario konflik yang mungkin terjadi.
Awal mula konflik
Konflik antara China dan Taiwan berakar dari Perang Saudara China (1927-1949). Setelah komunis menaklukan daratan, rezim nasionalis (TMT) mengungsi ke Taiwan dan membentuk pemerintahan Republik China (Taiwan). Sejak 1949 kedua pemerintahan masing-masing mewakili “China” secara utuh. RRC menganut konsep “Satu China” atau “Satu Negara” dan menganggap wilayah Taiwan, berada di bawah kedaulatannya (Neely, 2025). Taiwan memelihara status quo de facto sebagai entitas terpisah, walaupun hanya segelintir negara mengakui secara diplomatik.
Pada paruh abad ke-20, ketegangan China dengan Taiwan meletus berkali-kali yang dimulai dengan Krisis Selat Taiwan I (1954-1955) terjadi ketika RRC membombardir pulau-pulau Kinmen-Matsu yang termasuk ke dalam wilayah teritorial Taiwan (Li, 2022), terjadinya perang tersebut menarik perhatian AS untuk masuk ke dalam perang untuk membantu Taiwan. Kemudian Krisis II (1958) hampir serupa ketika RRC artileri besar-besaran dan AS kembali mengirim kapal perang kembali ke dalam medan perang. Pada Krisis III (1995-1996) RRC menembakkan rudal untuk menggagalkan kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke AS, memicu reaksi militer AS yang cepat. Sejak 1996 hingga pertengahan 2000-an, terjadi periode relatif stabil dengan pemimpin Taiwan mempraktikkan politik “Satu China” tidak resmi (berdasarkan Konsensus 1992) sehingga dialog diplomatik semi-formal dan komunikasi militer terbangun.
Namun, krisis berulang menjadi latar belakang permanen. RRC menegaskan bahwa reunifikasi adalah “misi sejarah tak terelakkan”, dan undang-undang anti persesi RRT (Anti-Secession Law 2005) mengizinkan penggunaan kekuatan jika Taiwan memproklamirkan kemerdekaan secara resmi. Sejak lepasnya pemerintahan KMT dari kekuasaan (1987-2000) dan adopsi demokrasi, identitas Taiwan secara bertahap terpisah dari nasionalisme China. Partai Demokratik Progresif (DPP) yang memimpin Taiwan menolak legitimasi konsep “Satu Tiongkok” versi RRC. Presiden Tsai Ing-wen (terpilih 2016 dan kembali 2020) menolak konsensus 1992, sehingga RRC memutus komunikasi formal sebagai “hukuman”. Sebagai dampak, ratusan diplomat dan duta besar Taiwan menarik diri dari negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik demi mendukung Tiongkok, sementara latihan militer RRC di perairan lepas Taiwan terus dipertajam. Dengan kata lain, konflik historic ini berkembang dari perbedaan klaim kedaulatan menjadi pertarungan ideologis antara demokrasi Taiwan dan rezim otoriter Tiongkok (Kuo, 2020).
Dinamika eskalasi konflik
Dalam 5 tahun terakhir ketegangan antara China dan Taiwan meningkat tajam, dipicu oleh sejumlah faktor politik dan militer. Pertama, Politik Domestik Taiwan vs Kebijakan RRC, pemerintahan DPP di Taiwan terus menolak tekanan untuk reunifikasi. Menurut Global Conflict Tracker (2024), sikap ini mendorong RRC menekan ekonomi dan politik Taiwan melalui pembatalan kunjungan perwira militer Taiwan serta sanksi ekonomi terhadap Taiwan berupa larangan impor produk, serta isolasi diplomatik (Sacks, 2022). Sebaliknya, AS menunjukkan dukungan tersirat kepada Taiwan; Presiden Biden tiga kali menekankan komitmen AS mempertahankan Taiwan, memicu kecaman keras Beijing. Dampak politik ini menambah ketegangan bilateral.
Kedua, intensifikasi aktivitas militer oleh People’s Liberation Army (PLA) sejak 2020 menunjukkan pola koersi non-kinetik terhadap Taiwan melalui kombinasi latihan dan patroli. Pesawat tempur dan kapal perang PLA secara rutin memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan untuk memberikan tekanan psikologis dan strategis. Insiden signifikan terjadi pada 26 Maret 2021 dengan 20 pesawat memasuki ADIZ dalam satu hari, serta puncaknya pada 4 Oktober 2021 dengan 56 pesawat. Situasi ini mendorong Taiwan meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli udara intensif dan latihan militer tahunan seperti Han Kuang Exercise, meskipun keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan utama.
Ketiga, dinamika diplomasi internasional turut memperburuk eskalasi ketegangan. Kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat, khususnya oleh Nancy Pelosi pada Agustus 2022, memicu respons militer terbesar dari China sejak 1996. PLA menggelar latihan selama empat hari, termasuk uji coba misil balistik yang melintasi wilayah Taiwan. Kunjungan lanjutan oleh Kevin McCarthy serta aktivitas diplomatik Antony Blinken di kawasan juga diikuti peningkatan aktivitas militer China. Analisis Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa sejak peristiwa tersebut, frekuensi pelanggaran median line Selat Taiwan meningkat tajam, menandakan perubahan signifikan dalam status quo kawasan (Sacks, 2022)
Keempat, selain dimensi militer dan diplomasi, aspek ekonomi dan siber menjadi instrumen penting dalam persaingan. China menggunakan tekanan ekonomi dengan membatasi impor produk tertentu dari Taiwan sebagai bentuk coercive diplomacy. Sebagai respons, Taiwan berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya untuk mengurangi ketergantungan. Di ranah siber, serangan terhadap infrastruktur digital pemerintah Taiwan meningkat, terutama pada masa krisis seperti pasca kunjungan Pelosi tahun 2022. Meski demikian, para analis menilai bahwa konflik masih berada dalam tahap persaingan strategis dan belum berkembang menjadi konflik terbuka, walaupun ketegangan yang berlangsung bersifat terus-menerus.
Kelima, kebijakan pertahanan Taiwan sejak 2022 berfokus pada penguatan strategi asimetris guna menghadapi tekanan dari PLA. Pengembangan rudal pesisir dan drone antikapal menjadi prioritas utama, disertai peningkatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, termasuk percepatan pengiriman alutsista. Laporan dari Council on Foreign Relations pada 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Taiwan tetap tumbuh kuat berkat ekspor semikonduktor, namun peningkatan anggaran pertahanan sekitar US$40 miliar masih menghadapi hambatan politik domestik. Sikap Kuomintang yang menolak kenaikan anggaran tanpa kompromi politik menimbulkan ketidakpastian terhadap kesiapan militer Taiwan dalam menghadapi potensi krisis di masa depan (Sacks, 2025).
Secara keseluruhan, dinamika ketegangan ini dicirikan oleh pertandingan kekuatan tidak simetris: RRC konsisten melancarkan operasi “kecanggihan abu-abu” (latent coercion) untuk menekan Taiwan tanpa memicu intervensi militer AS, sementara Taiwan memperkuat diri melalui sekutu dan inovasi militer. Ketidakpastian tetap ada: beberapa analisis menyatakan bahwa biaya ekonomi RRC yang meningkat bisa mendorong upaya de-eskalasi, sementara pendekatan non-kinetik (siber, perang ekonomi) dapat terus mendominasi jalur tekanan daripada perang terbuka.
Dampak terhadap China dan Taiwan
Dampak terhadap China terlihat paling nyata pada sektor ekonomi yang sangat bergantung pada stabilitas jalur perdagangan di Selat Taiwan. Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 mencatat sekitar US$1,4 triliun nilai perdagangan China pada 2022 melewati jalur tersebut. Gangguan seperti blokade laut oleh RRC berpotensi menghambat aktivitas industri di wilayah pesisir timur China, terutama karena pelabuhan utama menangani sekitar 5% kapasitas kargo laut nasional. Jika jalur utama terganggu, China harus mengalihkan perdagangannya ke rute alternatif seperti melalui kawasan Asia Tenggara, yang memerlukan waktu dan kapasitas tambahan. Studi dari RAND Corporation dan German Marshall Fund menunjukkan bahwa konflik singkat mungkin masih dapat ditoleransi, tetapi perang berkepanjangan akan berdampak besar pada ekonomi domestik dan global. Bahkan Council on Foreign Relations memperkirakan potensi kerugian ekonomi global mencapai sekitar US$10 triliun, dengan China menghadapi risiko sanksi internasional serta ancaman serangan siber balasan.
Dari sisi politik domestik, Xi Jinping memandang reunifikasi dengan Taiwan sebagai bagian penting dari agenda kebangkitan nasional. Keberhasilan dalam isu ini akan memperkuat legitimasi Partai Komunis China, tetapi kegagalan atau dampak negatif seperti krisis ekonomi justru dapat melemahkan posisinya. Oleh karena itu, China cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah militer besar. Invasi penuh berisiko tinggi, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga diplomatik, karena dapat memicu isolasi internasional terhadap RRC. Reaksi global kemungkinan mencakup peningkatan dukungan militer kepada Taiwan serta penguatan aliansi negara-negara liberal sebagai respons terhadap potensi agresi.
Dalam dimensi militer, Taiwan menjadi fokus utama modernisasi pla sejak 2016. China mempercepat pembangunan kekuatan militer, termasuk kapal induk, kapal amfibi, rudal jarak jauh, dan sistem pertahanan canggih untuk mendukung operasi lintas selat. Latihan gabungan angkatan laut dan udara rutin dilakukan di sekitar Taiwan untuk meningkatkan kesiapan tempur. Namun, simulasi konflik seperti wargame German Marshall Fund tahun 2025 menunjukkan bahwa invasi penuh, terutama jika melibatkan AS dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak China, termasuk puluhan ribu korban jiwa. Konflik semacam itu juga berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur skala luas, sehingga menjelaskan mengapa RRC cenderung menghindari eskalasi menuju perang terbuka.
Sementara itu, dampak terhadap Taiwan jauh lebih rentan, terutama dalam sektor ekonomi yang sangat bergantung pada industri semikonduktor. Perusahaan seperti TSMC menguasai sekitar 60% kapasitas produksi chip canggih dunia, menjadikan Taiwan sebagai pusat penting rantai pasok global. Gangguan akibat konflik, baik berupa blokade, embargo, maupun serangan siber akan langsung melumpuhkan sektor ini. Selain itu, sekitar 40% ekspor Taiwan masih menuju China, sehingga konflik akan memutus pasar utama tersebut. Meskipun sebelumnya Taiwan mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, perang berpotensi menyebabkan depresiasi mata uang, lonjakan inflasi, serta krisis sektor keuangan akibat terganggunya arus devisa.
Dari sisi politik, masyarakat Taiwan cenderung mendukung kedaulatan dan peningkatan pertahanan, namun tetap dihadapkan pada polarisasi domestik antara Kuomintang yang mendorong pendekatan dialog damai dan Democratic Progressive Party yang mempertahankan posisi tegas terhadap China. Polarisasi ini berdampak pada kebijakan strategis, termasuk perdebatan terkait anggaran pertahanan. Dalam situasi konflik, Taiwan juga berpotensi menghadapi tekanan internal seperti penerapan hukum darurat, pembatasan informasi, dan krisis pengungsi domestik yang dapat menguji stabilitas demokrasinya.
Dalam aspek militer, Taiwan telah beralih ke strategi asimetris dengan fokus pada konsep anti-access/area denial (A2/AD), termasuk penggunaan rudal anti-kapal, torpedo canggih, dan sistem pertahanan elektronik. Dukungan intelijen dari sekutu seperti Amerika Serikat dan Jepang menjadi keunggulan tambahan. Namun, secara kuantitatif Taiwan tetap kalah dibanding China dalam hal jumlah personel dan persenjataan. Analisis militer menunjukkan bahwa Taiwan mampu menahan serangan awal berkat kondisi geografis dan kesiapan pertahanan, tetapi konflik jangka panjang akan menguras sumber daya kedua pihak. Latihan seperti Han Kuang Exercise menunjukkan peningkatan kesiapan, meskipun keterbatasan logistik dan persenjataan tetap menjadi tantangan besar dalam menghadapi skenario invasi skala penuh.
Keterlibatan AS dan dampak sistemik terhadap kawasan Asia-Pasifik
Konflik antara China dan Taiwan tak lepas dari adanya keterlibatan Amerika Serikat. Meskipun secara resmi AS belum mengakui Taiwan sebagai negara, melalui Taiwan Relations Act tahun 1979, AS memang tidak memberikan jaminan pertahanan eksplisit kepada Taiwan, namun berkomitmen menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri; keduanya memiliki kemitraan yang kuat dalam politik, militer, hingga ekonomi untuk menjaga “status quo” AS sebagai super power dan menahan dominasi China (Syahbuddin, 2019). Menilik konteks geopolitik konflik China-Taiwan, secara geografis Taiwan berada pada simpul strategis First Island Chain, sebuah konsep yang digunakan Amerika Serikat untuk membatasi proyeksi kekuatan maritim China dari pesisir daratan menuju Samudra Pasifik. Posisi Taiwan di antara Laut China Timur dan Laut China Selatan menjadikannya pengendali jalur laut vital yang menghubungkan Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara, sekaligus jalur utama perdagangan global yang menopang pertumbuhan ekonomi Asia Timur; maka, siapa pun yang mengendalikan Taiwan memiliki keunggulan strategis dalam mengontrol arus logistik, energi, dan militer di kawasan Indo-Pasifik Barat (Wiranto, 2026).
Diketahui bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan posisi dominannya dalam sistem internasional berbasis kawasan Asia – Pasifik melalui strategi rebalancing (Planifolia, 2017). AS sendiri menempatkan Asia–Pasifik sebagai “pusat gravitasi” baru dunia karena kawasan ini menampung sekitar setengah populasi dunia, sepertiga PDB global, dan banyak kekuatan militer utama; sehingga strategi rebalance bertujuan memastikan AS tetap berperan sentral di tengah pergeseran pusat kekuatan politik dan ekonomi dari Atlantik ke Indo‑Pasifik (US Embassy, 2022). Keterlibatan AS dalam ketegangan China-Taiwan menambah kompleksitas konflik tak hanya antara dua negara tetapi juga kawasan Asia-Pasifik. Menilik dari perspektif China, AS dianggap telah mengintervensi kepentingan nasionalnya; sedangkan dari perspektif Taiwan, AS dianggap sebagai kekuatan eksternal yang mampu menjaga keutuhan eksistensinya, mencegah perang total, dan mempertahankan tatanan Asia-Pasifik yang tidak didominasi China. Lebih lanjut, dalam permainan geopolitik di Asia Timur, dinamika hubungan China-Amerika Serikat dua negara besar dengan kepentingan besar pula seringkali bergantung pada perkembangan isu Taiwan dan sikap antara kedua kekuatan besar Tiongkok dan Amerika Serikat.
Tak hanya faktor geopolitik, secara geoekonomi Taiwan memiliki pengaruh yang begitu signifikan melalui perannya sebagai pusat rantai pasok strategis (semikonduktor), rute perdagangan laut kunci, dan poros investasi‑manufaktur antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada 2023, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mendominasi produksi lebih dari 90 persen chip semikonduktor tercanggih dunia, terutama teknologi di bawah 7 nanometer. Chip ini menjadi pondasi utama bagi industri AI, senjata modern, serta ekonomi digital global (Tarigan & Saputro, 2025). Ketergantungan negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa terhadap produksi Taiwan menjadikan kestabilan Selat Taiwan sebagai isu strategis global, bukan sekadar regional. Konflik bersenjata yang mengganggu Taiwan berisiko memutus rantai pasok dunia secara lumpuh, mirip krisis chip pasca-COVID-19 tapi dengan efek lebih parah dan panjang.
Sedangkan dari faktor geostrategi militer, Taiwan berperan sebagai penyangga krusial (buffer) bagi Jepang dan AS. Penguasaan China atas Taiwan akan meruntuhkan garis pertahanan awal (first line of defense) AS di Pasifik Barat, sekaligus membuat Jepang jauh lebih rentan secara strategis. Lebih dari 80 persen impor energi Jepang melintasi rute laut di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan, sehingga kendali China di sana akan beri keunggulan besar terhadap ekonomi serta keamanan Tokyo (Aguiar, 2025). Hal ini mendorong Jepang secara bertahap merevisi interpretasi konstitusi pasifisnya dan naikkan anggaran pertahanan termasuk melalui dalam National Security Strategy 2022 yang secara tegas menganggap stabilitas Selat Taiwan sebagai prioritas keamanan nasional.
Kontingensi ketegangan geopolitik
Stabilitas Taiwan adalah kepentingan global dan konflik di situ bukan hanya soal China–Taiwan–AS, tetapi memicu konsekuensi ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat luas. Berdasarkan eskalasi dan dinamika geopolitik menunjukkan ketegangan yang sudah berada di “krisis laten”, hal tersebut karena adanya aktivitas latihan militer yang agresif oleh China di wilayah sekitar Taiwan, gerakan patroli maritim-udara secara terang terangan, serta tekanan diplomatik dan ekonomi membuat konflik bukan lagi sekadar spekulasi, tetapi kemungkinan agresi nyata yang harus diantisipasi. Lebih lanjut, terdapat empat faktor struktural utama yang membentuk respons negara-negara di antaranya sifat spesifik dari krisis Taiwan, lanskap perdagangan dan teknologi global pada saat krisis terjadi, kemampuan dan respons Taiwan dan AS, dan spektrum pilihan intervensi. Secara geopolitik, konflik China-Taiwan mempengaruhi sedikitnya empat aktor kawasan yang memainkan peran utama dalam menentukan hasil kontingensi luas di Taiwan (Stokes, dkk., 2025). Aktor pertama yakni Jepang dan Filipina, kedua sekutu AS yang berada di garis depan konflik Taiwan dan menjadi lokasi basis militer AS yang paling rentan terhadap pembalasan militer dari Tiongkok. Aktor kedua yakni Korea Selatan, India, dan Australia yang juga mitra strategis AS, meskipun secara geografis lebih jauh dari medan pertempuran utama tetapi masing-masing dari respons mereka akan mempengaruhi masalah keamanan dan hubungan mereka sendiri dengan Amerika Serikat di masa depan. Aktor ketiga yakni ASEAN, Thailand dan Singapura harus mempertimbangkan hubungan pertahanan mereka dengan Washington, sementara Kamboja, Laos, dan Myanmar mungkin akan menerima permintaan dari Beijing; negara-negara Asia Tenggara lainnya akan mengambil sikap netral yang cermat. Dan aktor terakhir, Eropa dan tatanan global, negara-negara Eropa melihat kesamaan dengan penderitaan Ukraina sehingga lebih memperhatikan Taiwan, tetapi hubungan yang tidak seimbang dengan Tiongkok dan kurangnya kemampuan proyeksi kekuatan akan membatasi intervensi langsung Eropa; sementara itu, negara-negara berkembang kemungkinan akan berpihak pada Beijing karena kurangnya kemauan politik, kedekatan relasi, dan kekuatan militer untuk membantu Taipe.
Membahas lebih dalam terkait ASEAN (termasuk Indonesia di dalamnya) sebagai wilayah yang secara geografis dan politik dekat dengan China-Taiwan, potensi krisis di Selat Taiwan berdampak pada kekompakan dan stabilitas keamanan ASEAN, khususnya dengan latar belakang semakin menguatnya postur militer Tiongkok dan rivalitas AS–Tiongkok di kawasan; ASEAN akan berada di posisi terjepit dan bahwa konflik di Selat Taiwan bukan sekadar isu China–AS, tapi masalah yang bisa memecah internal ASEAN dan memperburuk keamanan di Asia Tenggara (Faul, 2025). Diketahui bahwa jalur maritim di Selat Taiwan dan Laut China Selatan adalah koridor perdagangan krusial bagi negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN secara khusus terhubung erat dengan Taiwan terkait rantai pasok dan investasi, di sisi lain Tiongkok sebagai mitra utama perdagangan bagi mayoritas negara di ASEAN. Terdapat pula dilema “balancing game” ketika ASEAN bergantung pada investasi dan perdagangan lintas-batas sehingga menghindari konfrontasi terbuka dengan Beijing tetapi adanya kekhawatiran terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang bisa mengganggu jalur perdagangan dan memperkuat tekanan atas isu-isu teritorial. Terakhir, berpotensi pula risiko terhadap keutuhan ASEAN dan stabilitas kawasan, krisis ini akan menimbulkan perpecahan sikap ketika Filipina dan Vietnam yang memiliki sengketa laut dengan Tiongkok di Laut Filipina dan Laut Cina Selatan menginginkan respons ASEAN yang kuat, sedangkan Indonesia, Malaysia, dan negara lain yang tidak langsung terlibat dalam konflik Selat Taiwan cenderung menghindari langkah konfrontatif. Dengan demikian, disagreement atas posisi terhadap Tiongkok bisa mengganggu proses konsensus ASEAN dan memperlemah kelembagaan ASEAN itu sendiri.
Disamping itu, terdapat kemungkinan skenario kontingensi yang berbeda meskipun retorika dan tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan terus meningkat, Beijing secara kalkulatif sangat kecil kemungkinan melancarkan invasi penuh, terutama karena konstrain politik, ekonomi, militer, dan demografi di dalam negeri Tiongkok sendiri, bukan hanya karena ancaman eksternal dari AS (Grazier, dkk., 2025). Diskursus keamanan AS cenderung memperlakukan “invasi Tiongkok ke Taiwan” sebagai kondisi yang hampir pasti, namun tantangan ekonomi yang dihadapi Beijing masih menjadi fokus utama, ekonomi Tiongkok telah menghadapi tekanan struktural dan eksternal jangka panjang yang sebagian menghambat pertumbuhan nasional; sehingga kekhawatiran tentang kinerja ekonomi semakin melebihi dukungan ideologis untuk reunifikasi. Lebih lanjut terkait ekonomi, jika Beijing memilih untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Taiwan, pengiriman internasional ke dan dari Tiongkok daratan dapat terganggu secara serius terlebih pada 2023 Beijing menjadi eksportir terbesar di dunia dengan barang senilai 3,41 triliun dolar. Selain itu, risiko sanksi ekonomi dan embargo tidak resmi semakin meningkat; negara-negara sekutu Amerika Serikat berpotensi menghadapi desakan untuk membatasi perdagangan dengan Tiongkok yang mampu menimbulkan kecemasan terhadap industri teknologi tinggi, yang menjadi prioritas utama dan mendapat dukungan kuat dari Partai Komunis. Terlepas dari aspek ekonomi, direct invasion yang bersifat militer akan semakin menggerus demografi Tiongkok yang semakin tergerus, berdasarkan survei UCSD tahun 2020-2021 melaporkan bahwa sentimen publik Tionghoa saat ini cenderung tidak mendukung opsi agresif untuk reunifikasi, dan yang lebih penting, responden yang lebih muda cenderung memiliki pandangan yang lebih pasifis, menunjukkan kurangnya dukungan untuk kampanye militer yang mahal dan mematikan di antara mereka yang berusia produktif (Liu & Li, 2023). Menakar risiko eskalasi ke perang besar, Tiongkok dan AS sama‑sama memiliki senjata nuklir dan konflik di Selat Taiwan dapat menimbulkan risiko mengerikan hubungan kedua kekuatan besar sehingga konfrontasi bukan lagi soal “perang lokal” tetapi konflik regional terbuka dengan ancaman skala destruktif tinggi; invasi kini bukan hanya soal militer, tapi menyangkut perhitungan ancaman eksistensial terhadap keberlanjutan rezim. Preferensi Tiongkok terlihat berfokus pada “non-war coercion” yang menekankan pada penggunaan semua sarana non-militer untuk mencapai reunifikasi; tekanan ekonomi, diplomasi, operasi informasi, dan tekanan politik terhadap Taiwan menjadi langkah aman ketimbang konflik bersenjata. Opsi untuk perang menjadi pilihan terakhir ketika cara berdamai tidak mencapai titik kesepakatan, sehingga dapat dipahami bahwa postur militer Tiongkok di sekitar Taiwan lebih berfokus sebagai alat koersi (blokade terbatas, operasi siber, tekanan maritim) bukan persiapan invasi penuh. Dengan demikian, kontingensi ketegangan geopolitik dalam konflik China-Taiwan menghadapi suatu dinamika yang kompleks dan terus bereskalasi.
Daftar Pustaka
Aguiar, P. (2025, December 5). Taiwan in Japan’s Strategic Perspective: Gateway to Tokyo’s Backyard. Geopolitical Monitor. https://www.geopoliticalmonitor.com/taiwan-in-japans-strategic-perspective-gateway-to-tokyos-backyard/
BBC News. (2024, May 24). China: Tiongkok gelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan, ada apa di balik ketegangan China-Taiwan yang memanas? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gg3z79j3no
Center for Preventive Action. (2024, July 1). Confrontation Over Taiwan. Global Conflict Tracker; Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan
Disruptions to Trade in the Taiwan Strait Would Severely Impact China’s Economy. (2025, June 17). Center for Strategic & International Studies (CSIS). https://www.csis.org/analysis/disruptions-trade-taiwan-strait-would-severely-impact-chinas-economy
Faul, S. M. (2025, March). The Taiwan Strait Contingency: Implications for ASEAN Unity and Regional Stability. Foreign Affairs Review. https://jhufar.com/2025/02/28/the-taiwan-strait-contingency-implications-for-asean-unity-and-regional-stability/
Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. Jurnal Hubungan Internasional, 6(1). https://doi.org/10.18196/hi.61101
Paul B., S., & Sacks, D. (2025, December 11). The Next Taiwan Crisis Won’t Be Like the Last | Council on Foreign Relations. Cfr.org. https://www.cfr.org/reports/next-taiwan-crisis-wont-be-last
Glaser, B., Greitens, S., Cooper, Z., Rinaldi, J., Vest, C., Wright, L., & Wuthnow, J. (2025). If China Attacks Taiwan: The Consequences for China of “Minor Conflict” and “Major War” Scenarios (pp. 1–61). GMF.
Kashyap, A. (n.d.). Taiwan-China Tensions and the Indo-Pacific: The Rising Stakes and India’s Strategic Role. The Indo-Pacific Studies Center. Retrieved April 27, 2026, from https://www.indo-pacificstudiescenter.org/commentaries/india-taiwan-strategy
Kuo, L. (2020, January 11). Taiwan election: Tsai Ing-Wen wins landslide in rebuke to China. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/taiwan-re-elects-tsai-ing-wen-as-president-in-clear-message-to-china
Li, C.-P. (2022). Security and Economic Challenges for Taiwan in Cross-Strait Relations. China Research Center, 21(1). https://www.chinacenter.net/2022/china-currents/21-1/security-and-economic-challenges-for-taiwan-in-cross-strait-relations/
Liu, A., & Li, X. (2023). Assessing Public Support for (Non-)Peaceful Unification with Taiwan: Evidence from a Nationwide Survey in China. Journal of Contemporary China, 33(145), 1–13. https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2209524
Neely, C. (2025). The Economic Effects of a Potential Armed Conflict Over Taiwan. Review, 107(3), 1–23. https://doi.org/10.20955/r.2025.03
Syahbuddin, S. (2019). Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan. Jurnal Pendidikan IPS, 9(2). https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.211
Sacks, D. (2022, August 4). As China Punishes Taiwan for Pelosi’s Visit, What Comes Next? Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/china-punishes-taiwan-pelosis-visit-what-comes-next
Stokes, J., Hart, C. K., Claffey, R., & Corel, T. (2025). REGIONAL AND GLOBAL RESPONSES TO A TAIWAN . CENTER FOR A NEW AMERICAN SECURITY.
Sacks, D. (2026, April 22). Taiwan’s Political Polarization Is Playing Into China’s Hands. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/taiwans-political-polarization-is-playing-into-chinas-hands
Shattuck, T. J., & Lewis, B. (2024, October 29). Breaking the Barrier: Four Years of PRC Military Activity Around Taiwan – Foreign Policy Research Institute. Foreign Policy Research Institute. https://www.fpri.org/article/2024/10/breaking-the-barrier-four-years-of-prc-military-activity-around-taiwan/
Stephen, N. (2024, February). Taiwan’s Pivotal Role in Supply Chains in the Indo-Pacific: Protecting a Global Public Good. Canadian Global Affairs Institute. https://www.cgai.ca/taiwans_pivotal_role_in_supply_chains_in_the_indo_pacific_protecting_a_global_public_good
Tarigan, D. H., & Saputro, D. (2025). Rivalitas Teknologi AS – Tiongkok dan dampaknya terhadap sektor Semikonduktor dan Elektronik Di Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11). https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.8892
U.S. Embassy Jakarta. (2022, April 24). Fact Sheet: Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific. U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. https://id.usembassy.gov/fact-sheet-advancing-the-rebalance-to-asia-and-the-pacific
Wiranto, S. (2026, January 7). Konflik China-Taiwan dan Masa Depan Tatanan Indo-Pasifik. ISI. https://www.isi-indonesia.com/post/konflik-china-taiwan-dan-masa-depan-tatanan-indo-pasifik
Tinggalkan Balasan