Ditulis oleh Kayra Putri Setiadita & Salsabil Ghina Putri
Ketika Senjata Menjadi Bumerang
Bayangkan sebuah skenario: sebuah negara superpower menggelontorkan miliaran dolar untuk mempersenjatai sekutunya demi menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Namun, hanya dalam hitungan jam setelah pasukan terakhirnya hengkang, seluruh arsenal itu berpindah tangan, kini milik musuh bebuyutan yang selama dua dekade mereka perangi. Ini bukan plot film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Afghanistan pada Agustus 2021.
Penarikan mundur militer Amerika Serikat dari Afghanistan bukan sekadar epilog dari perang terpanjang dalam sejarah AS. Ia adalah cermin yang memantulkan kegagalan struktural kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sekaligus ekspos telanjang atas rapuhnya sistem distribusi senjata global yang selama ini beroperasi tanpa akuntabilitas yang memadai. Di balik narasi tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang diusung Washington, tersembunyi ironi pahit: senjata-senjata yang dibiayai pajak rakyat Amerika kini dipakai untuk mempersenjatai kelompok teror lintas batas, menciptakan gelombang destabilisasi yang tak terprediksi dampaknya.
Kasus Afghanistan bukan anomali. Ia adalah gejala dari penyakit sistemik dalam ekonomi senjata global di mana nilai transaksi mencapai triliunan dolar, namun mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya jauh tertinggal. Pertanyaannya bukan lagi sekadar ‘siapa yang salah,’ melainkan ‘sistem apa yang membiarkan hal ini terjadi berulang kali?’ Essay ini akan mengurai benang kusut antara blunder kebijakan luar negeri AS, kegagalan tata kelola ekonomi senjata global, dan dampak geopolitiknya yang terus bergulir.
II. Anatomi Kegagalan: $7,1 Miliar Senjata dan Satu Kota yang Runtuh dalam Sehari
Pada 15 Agustus 2021, Taliban Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan (ANDSF) yang selama dua dekade dilatih, diperlengkapi, dan dibiayai AS dengan investasi senilai $83 miliar khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan ANDSF (dari total $145 miliar pengeluaran rekonstruksi AS di Afghanistan menurut SIGAR) meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Dalam hitungan jam, peralatan militer senilai miliaran dolar yang semula milik ANDSF berpindah ke tangan Taliban.
Laporan resmi Departemen Pertahanan AS yang diserahkan kepada Kongres mengungkap angka yang mencengangkan: sebanyak $7,12 miliar peralatan militer milik ANDSF tertinggal di Afghanistan saat penarikan mundur AS selesai pada 30 Agustus 2021. Inventaris ini mencakup 78 pesawat udara senilai $923,3 juta, lebih dari 40.000 kendaraan militer termasuk 12.000 Humvee senilai $4,13 miliar, serta lebih dari 316.000 senjata mulai dari senapan serbu M4 dan M16, senapan runduk, pistol, senapan mesin, hingga peluncur granat berpeluru roket. Belum termasuk ribuan perangkat night-vision, perlengkapan komunikasi militer, dan alat deteksi bom yang ‘hampir semuanya’ tertinggal di negara tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar angkanya adalah ketidakpastian tentang kondisi dan keberadaannya. Laporan Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) menyatakan bahwa kondisi operasional peralatan ANDSF pada saat pengalihan kekuasaan sama sekali tidak diketahui. Pentagon, meski berupaya meremehkan signifikansi temuan ini, tidak dapat menyangkal bahwa sebagian besar peralatan tersebut kini menjadi tulang punggung kekuatan militer Taliban. Latifullah Hakimi, kepala Taliban’s Ranks Clearance Commission, bahkan dengan bangga mengklaim bahwa mereka telah merebut lebih dari 300.000 senjata ringan, 26.000 senjata berat, dan sekitar 61.000 kendaraan militer.
Dari perspektif kebijakan luar negeri, ini adalah kegagalan yang berjenjang. AS membangun ANDSF dengan asumsi bahwa pasukan lokal akan mampu mempertahankan diri sendiri setelah penarikan mundur asumsi yang terbukti keliru fatal. Lebih jauh, tidak ada mekanisme yang memadai untuk menetralkan atau mengevakuasi peralatan militer ketika skenario terburuk terjadi. Aboulafia dari Teal Group (2021) menunjukkan bahwa ANDSF bahkan tidak dibekali dengan peralatan paling canggih sekalipun namun itu tidak membuat konsekuensinya menjadi lebih ringan. Senjata-senjata itu tetap mematikan, tetap fungsional, dan kini berada di tangan yang salah.
III. Senjata yang ‘Berjalan’: Jalur Gelap dari Kabul ke Seluruh Dunia
Jika bab pertama dari tragedi ini adalah runtuhnya Kabul, maka bab kedua adalah epilog yang terus ditulis: persebaran senjata-senjata tersebut ke seluruh penjuru dunia melalui jaringan gelap perdagangan senjata ilegal. Dan ini bukan spekulasi ini adalah temuan yang terdokumentasi oleh berbagai lembaga riset independen dan badan intelijen.
Justine Fleischner, kepala riset Afghan Peace Watch, menyebut apa yang terjadi di Afghanistan sebagai ‘mungkin kasus diversi terbesar dalam sejarah modern.’ Investigasi gabungan Afghan Peace Watch dan Small Arms Survey menemukan bahwa pasar senjata kini bermunculan di Afghanistan selatan dan timur, serta di Pakistan yang berbatasan langsung, menawarkan berbagai peralatan militer dari medan perang Afghanistan. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam sebuah pertemuan tertutup Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB di Doha, perwakilan Taliban dilaporkan mengakui bahwa setidaknya separuh dari stok senjata itu kini ‘tidak tercatat keberadaannya’ telah hilang, dijual, atau diselundupkan.
Salah satu kasus yang paling terdokumentasi adalah kemunculan senjata buatan AS di Kashmir, India. Pihak berwenang di wilayah Kashmir yang dikuasai India melaporkan kepada NBC News bahwa kelompok militan yang berupaya memisahkan wilayah tersebut kini membawa senapan M4, M16, dan amunisi buatan Amerika senjata yang belum pernah terlihat dalam konflik tiga dekade terakhir di Kashmir. Letnan Kolonel Emron Musavi, juru bicara militer India di Srinagar, menyatakan bahwa kelompok-kelompok seperti Jaish-e-Muhammad (JeM) dan Lashkar-e-Taiba (LeT) yang keduanya memiliki basis di Afghanistan menurut PBB besar kemungkinan membeli senjata AS dari Taliban atau melalui penyelundup di Pakistan.
Berdasarkan analisis proliferasi senjata historis, ia memprediksi bahwa senjata-senjata asal Afghanistan ini pada akhirnya akan muncul di Yaman, Suriah, dan berbagai wilayah di Afrika meski butuh waktu bagi senjata-senjata tersebut untuk ‘merambat sejauh itu.’ Laporan The Diplomat pada Desember 2025 mengkonfirmasi kekhawatiran ini: senjata AS yang tertinggal di Afghanistan kini aktif dimanfaatkan untuk memperparah militansi di Pakistan, termasuk oleh Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), al-Qaeda, dan East Turkestan Islamic Movement.
Dari sudut pandang ekonomi global, fenomena ini mengungkap kerentanan fundamental dalam rantai distribusi senjata internasional. Senjata militer bukanlah komoditas biasa yang dapat dibiarkan beroperasi dalam logika pasar bebas tanpa pengawasan ketat. Namun itulah yang secara de facto terjadi baik dalam konteks bantuan militer resmi maupun dalam pasar gelap yang menghidupi dirinya dari sisa-sisa konflik.
IV. Kegagalan Sistemik: Arms Trade Treaty dan Rapuhnya Tata Kelola Ekonomi Senjata Global
Kasus Afghanistan tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihatnya dalam konteks yang lebih luas: kerapuhan arsitektur tata kelola perdagangan senjata internasional. Pada 2013, Arms Trade Treaty (ATT) disahkan perjanjian internasional pertama yang secara hukum mengikat untuk mengatur perdagangan senjata konvensional dan mencegah diversinya. Tujuannya mulia: memastikan bahwa senjata tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak memperparah konflik bersenjata.
Namun realitanya jauh dari ideal. Amnesty International, dalam laporannya tahun 2024, menyimpulkan bahwa negara-negara eksportir senjata terbesar di dunia terus dengan terang-terangan melanggar kewajiban inti ATT melalui transfer senjata ilegal, yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara masif di zona konflik seperti Gaza, Sudan, dan Myanmar. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa AS sebagai penandatangan ATT bertanggung jawab atas 40-43% dari total perdagangan senjata global. Sementara itu, pengeluaran militer global pada 2023 mencapai lebih dari $2,4 triliun rekor tertinggi yang pernah dicatat SIPRI, meningkat untuk kesembilan tahun berturut-turut.
Laporan terbaru dari Transparency International Defense & Security (April 2025) semakin mempertegas gambaran suram ini. Riset mereka terhadap lebih dari 400 kasus diversi senjata di 70 negara mengungkap bahwa korupsi melalui penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang adalah enabler utama yang secara konsisten memungkinkan senjata jatuh ke tangan yang salah. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai ‘celah yang terus diabaikan seperti detektif yang mengabaikan petunjuk kunci dalam kejahatan berulang.’
Dalam konteks Afghanistan, kegagalan ini berlapis-lapis. Pertama, sistem pencatatan dan pelacakan senjata yang diserahkan kepada ANDSF sangat lemah SIGAR berulang kali mengingatkan bahwa ‘diversi telah terjadi sepanjang keterlibatan AS di Afghanistan,’ namun tidak ada tindakan korektif yang memadai. Kedua, skenario exit strategy yang memperhitungkan kemungkinan kolapsnya pemerintah Afghanistan secara tiba-tiba nyaris tidak ada atau setidaknya tidak dijalankan secara serius. Ketiga, tidak ada protokol penghancuran atau netralisasi senjata yang komprehensif untuk situasi darurat seperti yang terjadi pada Agustus 2021.
Dari perspektif ekonomi politik internasional, industri persenjataan global adalah salah satu industri yang paling tidak transparan dan paling sedikit diregulasi secara efektif. Ia beroperasi pada irisan antara kepentingan keamanan nasional, korporasi pertahanan, dan kebijakan luar negeri yang seringkali membuat mekanisme pengawasan sipil menjadi lemah dan setengah hati. Dalam kasus AS di Afghanistan, logika ini menghasilkan paradoks: negara yang paling lantang bicara soal tata kelola demokrasi dan rule of law, justru menciptakan salah satu kasus diversi senjata terbesar dalam sejarah modern.
V. Kesimpulan: Warisan Maut dan Urgensi Reformasi
Kasus Afghanistan adalah lebih dari sekadar bencana kebijakan luar negeri satu negara. Ia adalah stress test yang memperlihatkan keretakan fundamental dalam sistem ekonomi global persenjataan sebuah sistem yang terus tumbuh dalam nilai transaksi namun terseok-seok dalam akuntabilitas dan pengawasan. Senjata-senjata yang tertinggal di padang pasir Afghanistan kini berjalan sendiri, menembus batas negara, memperparah konflik yang jauh dari tempat asalnya, dan menciptakan ancaman keamanan yang efeknya belum sepenuhnya dapat diprediksi.
Setidaknya tiga langkah mendesak perlu diambil oleh komunitas internasional. Pertama, reformasi substansial terhadap Arms Trade Treaty diperlukan — tidak hanya dalam hal cakupan aturan, tetapi lebih krusial lagi dalam hal mekanisme verifikasi dan penegakan hukum yang selama ini tidak memiliki gigi. Negara-negara penandatangan, terutama eksportir besar seperti AS, Rusia, dan Prancis, harus tunduk pada audit independen yang teratur. Kedua, setiap program bantuan militer internasional harus diiringi oleh sistem pelacakan senjata end-to-end yang ketat, dengan protokol netralisasi yang jelas untuk skenario worst-case. Ketiga, edukasi dan kesadaran publik global tentang bahaya proliferasi senjata ilegal perlu ditingkatkan karena pada akhirnya, tekanan dari masyarakat sipillah yang paling efektif mendorong akuntabilitas pemerintah.
Dari sudut pandang kebijakan luar negeri, Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip bebas aktif dan perdamaian dunia memiliki kepentingan langsung untuk mendorong reformasi tata kelola senjata global dalam forum-forum multilateral seperti PBB dan ASEAN. Ketidakstabilan yang dipicu oleh proliferasi senjata ilegal di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah memiliki potensi efek domino yang tidak dapat diabaikan oleh Jakarta.
Pada akhirnya, tragedi Afghanistan mengajarkan satu pelajaran yang keras: dalam dunia yang semakin terhubung, tidak ada senjata yang benar-benar ‘tertinggal di sana.’ Mereka selalu menemukan jalan dan konsekuensinya, selalu ditanggung oleh mereka yang paling tidak berdaya.
Referensi
Amnesty International. (2024, August 19). Global: Governments’ brazen flouting of Arms Trade Treaty rules leading to devastating loss of life. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/08/global-governments-brazen-flouting-of-arms-trade-treaty-rules-leading-to-devastating-loss-of-life/
Congressional Research Service. (2025, March 7). Afghanistan: Background and U.S. Policy in brief. U.S. Congress.
https://www.congress.gov/crs_external_products/R/PDF/R45122/R45122.67.pdf Fleischner, J. (2023, July 5). Afghanistan: The Taliban are selling left-behind U.S. weapons. Foreign Policy.
Goodman, C., et al. (2025, April 16). Under the radar: Corruption’s role in fueling arms diversion. Transparency International Defense & Security & Transparency International U.S. https://us.transparency.org
NBC News. (2023, January 30). U.S. arms left in Afghanistan are turning up in a different conflict. https://www.nbcnews.com/news/world/us-weapons-afghanistan-taliban-kashmir-rcna67134
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). (2023). Quarterly report to the United States Congress. U.S. Government.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025, March). Trends in international arms transfers, 2024. SIPRI Fact Sheet. https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2024
The Diplomat. (2025, December 15). US weapons left behind in Afghanistan are fueling militancy in Pakistan. https://thediplomat.com/2025/12/us-weapons-left-behind-in-afghanistan-are-fueling-militancy-in-pakistan/
U.S. Department of Defense. (2022, April). DoD report to Congress on ANDSF equipment remaining in Afghanistan. Government Printing Office. https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-D1-7e34b571a0e76f1b49f4e2b1e35da5c1/pdf/GOVPUB-D1-7e34b571a0e76f1b49f4e2b1e35da5c1.pdf
VOA News. (2022, April 28). Pentagon downplays $7B in US military equipment left in Afghanistan.
The Jerusalem Post. (2025, April 17). Half a million US weapons left in Afghanistan now in hands of militants Report. https://www.jpost.com/middle-east/article-850628
BBC News. (2025, April 18). Half a million weapons lost, sold or smuggled to militant groups after US retreat from Afghanistan. https://www.bbc.com/news/articles/c8ex9vd1xdno
Aboulafia, R. (2021, November 9). The US military isn’t ready to confront China. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/11/09/us-military-china-afghanistan-aukus-competition/
Tinggalkan Balasan