Ditulis oleh Syifana Sherry Kamilannisa & Rahma Apasha
Semua orang bicara tentang perdamaian, tapi dunia tetap penuh darah. Pada ruang-ruang diplomasi global, negara-negara besar tampil anggun dengan jargon hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan. Namun dibalik sorotan kamera dan gemerlap konferensi internasional, dunia menyaksikan paradoks yang menyakitkan: aktor yang paling lantang menyerukan moralitas justru kerap menjadi arsitek dari kekacauan (Goldsmith & Posner, 2000). Fenomena ini menjadi kontradiksi sekaligus pola sistemik kemunafikan internasional, di mana kata-kata tinggi dijadikan tirai untuk menutupi tindakan yang sepenuhnya berlawanan (Glanville, 2020). Ketika retorika digunakan untuk menutupi kekerasan, dan diplomasi dipentaskan layaknya pertunjukan, publik global dipaksa percaya pada naskah yang penuh kebohongan (Lipson, 2002; RAND, 2022).
Paradoks ini tercermin dalam data serta dilanggengkan oleh struktur yang menopangnya. Antara 2018 hingga 2024, lima eksportir senjata terbesar dunia, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Tiongkok, dan Jerman menjual senjata lebih dari $325 miliar, dengan 40% di antaranya mengalir ke zona konflik atau rezim pelanggar HAM (SIPRI, 2024). Di saat yang sama, Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya netral, lumpuh oleh hak veto negara-negara tersebut: Rusia telah menggunakannya 129 kali sejak Perang Dingin, Amerika Serikat 82 kali, lebih dari separuhnya untuk membela Israel (UNSC, 2024; UNSC Report, 2022). Ini bukan soal inkonsistensi moral belaka, tapi soal desain politik global yang memungkinkan kekuasaan tampil suci, sembari merawat konflik demi kepentingannya sendiri. Maka, memahami hipokrisi internasional merupakan hal yang krusial untuk membongkar struktur ketidakadilan yang selama ini disulap menjadi diplomasi.
Dari kemunafikan sistemik tersebut, muncul satu manifestasi yang paling kasat mata: selektivitas dalam merespons krisis kemanusiaan (Everett, 2017). Kemanusiaan seharusnya tak bersyarat, namun dalam praktiknya, ia selektif. Di berbagai krisis global, respons dunia tidak ditentukan oleh besarnya penderitaan, melainkan oleh siapa yang menderita dan siapa yang menyebabkan penderitaan itu (International-Alert, 2023). Ketika Ukraina diserang, international condemnations dan miliaran bantuan segera mengalir. Namun ketika bom dijatuhkan di Gaza, ketika kelaparan melanda Yaman, atau ketika pengungsi Rohingya terkatung-katung tanpa negara, reaksi dunia jauh lebih lambat, terbagi, atau bahkan bungkam (Relief Web, 2025). Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya menjadi wasit netral, justru sering terjebak dalam kepentingan veto politik: resolusi untuk Suriah, Palestina, atau Sudan Selatan kerap gagal disahkan karena para anggota tetap lebih memilih menjaga sekutu daripada melindungi warga sipil (World Food Programme, 2021).
Selektivitas ini merusak makna solidaritas global. Di atas kertas, hak asasi manusia bersifat universal (UN Chronicle, 2008). Namun dalam praktiknya, ia diperlakukan seperti privilese yang hanya berlaku bagi sekutu politik atau kelompok yang dianggap strategis (Derry-Malone, 2012). Bahkan bantuan kemanusiaan kerap dikomodifikasi: di Suriah, akses bantuan dihambat oleh kekuatan besar yang secara bersamaan mendanai milisi proksi (World Food Programme, 2024). Di Gaza, distribusi bantuan tergantung pada kepentingan keamanan politik negara-negara donor. Sementara itu, kritik terhadap pelanggaran HAM di Israel dibungkam dengan tuduhan antisemitisme, meskipun datang dari suara-suara Yahudi sendiri (Jamal, 2022; Human Rights Watch, 2011). Inilah wajah dari selective humanitarianism, di mana empati dijatah, solidaritas disensor, dan kemanusiaan diperlakukan sebagai alat, bukan moral.
Melihat bagaimana Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar berdiri tegak dengan double standards nya, tentu berpengaruh pada pandangan seluruh penjuru dunia terhadap mereka. Seperti Jerman yang telah lama dipuji karena komitmennya pada hukum internasional dan hak asasi manusia, mengungkapkan disonansi moral yang mencolok dalam dukungannya yang tak tergoyahkan pada Israel (Schwarz, 2025). Berlin yang mengutuk pelanggaran kedaulatan di Ukraina dan memperjuangkan akuntabilitas di forum-forum global, di sisi lain Berlin dengan gigihnya membela pengeboman Israel atas Gaza saat badan-badan PBB memberi peringatan atas serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan kemungkinan kejahatan perang (Schwarz, 2025; Bunderstag, 2022; UN Palestine, 2021). Dengan mengutip kesalahan historis sebagai pembenaran, para pejabat Jerman menyamakan kritik sistemik terhadap kebijakan Israel dengan antisemitisme, membungkam perbedaan pendapat bahkan dari suara-suara Yahudi dan konstitusi hukum internasional (Jamal, 2022; Human Rights Watch, 2011).
Kemudian Mesir sebagai pengkritik vokal lainnya terhadap pendudukan Israel, melakukan penutupan perbatasannya bagi warga Palestina yang melarikan diri. Mesir juga memblokir bantuan kemanusiaan, dan melanjutkan kerjasama keamanan dengan Tel Aviv dengan kedok stabilitas regional (Times of India, 2023; France24, 2023). Hal tersebut juga menjadi sebuah langkah yang merefleksikan security dilemma, dimana tindakan untuk mempertahankan keamanan berujung memperkuat adanya persepsi ancaman dan mendorong terjadinya ketegangan lebih lanjut . Dalam pidato-pidatonya, Kairo mengutuk penjajahan. Namun dalam implementasinya, Kairo memperkuat pengepungan. Jerman dan Mesir, meskipun menampilkan diri mereka sebagai pembela perdamaian dan kedaulatan, mengungkapkan kedengkian yang sama: yang satu menyelubungi keterlibatan dalam trauma sejarah, yang lain bersembunyi di balik retorika solidaritas Arab (AurdiP, 2025; Middle East Eye, 2024; Global Voices, 2025).
Model selanjutnya yang bisa disajikan adalah China, yang mengecam imperialisme barat di KTT BRICS. Namun disisi lain, Belt and Road Initiative (BRI) yang menjadi strategi pembangunan global China telah menyebabkan 80% pinjaman pemerintah kepada negara-negara berkembang dalam kesulitan hutang. Setidaknya ada delapan negara penerima BRI, seperti Djibouti, Laos, dan Pakistan yang menghadapi rasio utang terhadap PDB yang melebihi 50% dan sebagian besar utang luar negerinya berutang kepada Tiongkok (Wilson Center, 2024; CSIS, 2022). Kurangnya transparansi BRI, persyaratan pinjaman komersial, dan kontrak yang bersifat rahasia telah mendorong negara-negara seperti Zambia dan Sri Lanka ke dalam kebangkrutan dan memaksa negara-negara lain, termasuk Kenya dan Mongolia, untuk membuat keputusan fiskal yang melumpuhkan hanya untuk membayar hutang mereka (AP, 2023; FDD, 2023).
Terakhir, ada Rusia mengecam ekspansi NATO ke timur sebagai imperialisme Barat. Mengklaim bahwa hal itu mengancam keamanan nasional dan melanggar jaminan pasca-Perang Dingin (Xinhua, 2024). Para pejabat Kremlin menuntut jaminan tertulis untuk menghentikan perluasan NATO, terutama terhadap Ukraina sebagai syarat perdamaian (Reuters, 2025). Namun, dibalik retorika kedaulatan dan pertahanannya, Rusia melancarkan kampanye imperialismenya sendiri: menginvasi Ukraina, merampas Krimea, dan mempersenjatai pasukan separatis di Donbas. Tindakan-tindakan ini secara luas dikutuk sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan kedaulatan internasional (NATO, 2025).
Negara-negara tadi menjadi model untuk mengungkap kebenaran yang suram. Dalam ruang politik global, moralitas bukanlah prinsip, melainkan penyangga yang dengan mudah dibuang begitu media berhenti menyorot. Double standards yang ada merefleksikan bagaimana disonansi moral sistemik berotasi dalam diplomasi internasional.
Beberapa studi membuktikan kemunafikan pada implementasi foreign policy. Seperti studi dari Carnegie (2023) yang menemukan sekitar 68% Negara-Negara Selatan saat ini menganut retorika “non-blok”, bukan karena nostalgia ideologis, tetapi karena adanya kebutuhan strategis. Kemudian International Crisis Group (2023) mencatat bahwa banyak negara di belahan dunia Selatan mengadopsi sikap tidak selaras yang pragmatis untuk menavigasi dunia dimana persaingan kekuatan besar mengancam kedaulatan dan pembangunan mereka, serta untuk menghindari keterlibatan dalam konflik yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu Chatham House (2024) menyoroti bagaimana negara-negara ini semakin terlibat dalam “multi-polar diplomacy,” menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan untuk memaksimalkan pengaruh ekonomi dan politik di tengah tatanan internasional yang tidak stabil, yang ditandai dengan hegemoni yang saling bersaing. Kemunafikan yang ada pada kebijakan luar negeri di negara-negara besar yang disebutkan di paragraf sebelumnya bertujuan untuk membangun citra dan berdiplomasi dengan cara membawa nilai kemanusiaan dan retorika moral, yang dalam hal tersebut memiliki sudut gelap berupa efek ketegangan global dan terlihat mendukung konflik antar negara yang bersinggungan.
Konsekuensi paling mendalam dari paradoks ini adalah erosi kepercayaan dan legitimasi sistem internasional (Janse, 2017). Ketika negara-negara kuat secara terbuka melanggar prinsip yang mereka gaungkan, seperti menjual senjata ke zona konflik sambil menghalangi tindakan PBB lewat veto, institusi global seperti Dewan Keamanan kehilangan kredibilitasnya. Lembaga yang seharusnya memberi dan menjamin keamanan negara-negara di dunia, atau setidaknya berdiri sebagai penengah yang netral, seringkali dilumpuhkan oleh hak veto sehingga secara tidak langsung ikut terlibat dalam gelanggang ketidakadilan. Masyarakat dunia menyaksikan ketimpangan antara retorika mulia dan realitas kekerasan, memicu sinisme dan apati global terhadap proses diplomasi. Lebih buruk lagi, kemunafikan ini menormalisasi pelanggaran HAM dan mengikis prinsip universalitas hak asasi manusia (Purwasito, 2021). Ketika respons terhadap penderitaan manusia, seperti di Gaza, Yaman, atau Suriah dibatasi oleh kepentingan geopolitik, korban konflik menjadi alat transaksi politik. Hal ini memperpanjang konflik sekaligus merusak pilar solidaritas kemanusiaan, mengubah empati menjadi komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan strategis.
Selain itu, sistem ini melanggengkan siklus kekerasan dan ketidakstabilan. Aliran senjata dari negara-negara besar ke kawasan rawan konflik, yang didukung oleh struktur veto di PBB, memicu eskalasi kekerasan dan menghambat resolusi damai. Praktik selective humanitarianism menciptakan hierarki penderitaan, di mana nyawa manusia dinilai berdasarkan afiliasi politik atau signifikansi strategis (Binder, 2015). Ini bukan hanya tidak adil, melainkan juga kontraproduktif bagi keamanan global: ketidakpuasan yang terakumulasi di wilayah yang diabaikan menjadi bibit radikalisme dan migrasi massal. Lebih jauh, penyensoran kritik seperti tuduhan antisemitisme otomatis terhadap pengkritik Israel mematikan ruang dialog objektif, sehingga akar masalah konflik tak pernah terselesaikan (Budiana, 2024; Agisilaou, 2023).
Realitas pahit yang terpapar menunjukkan bahwa perdamaian global masih terjerat dalam jaring kepentingan kekuasaan yang manipulatif. Untuk keluar dari siklus hipokrisi ini, diperlukan keberanian untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan yang ada, mendorong akuntabilitas aktor global, dan menuntut konsistensi antara prinsip yang dikumandangkan dengan tindakan nyata. Hanya dengan dekolonisasi moral dalam kebijakan internasional, solidaritas manusia dapat naik dari retorika panggung politik menuju aksi nyata yang setara dan tanpa syarat.
Referensi
Associated Press. (2023, May 19). China’s global lending: Debt traps and risks. https://apnews.com/article/china-debt-banking-loans-financial-developing-countries-collapse-8df6f9fac3e1e758d0e6d8d5dfbd3ed6
Agisilaou, V. H. (2023, July 14). Humanitarianism and security: The amplification of crises and threats. Cambridge University Press.https://www.cambridge.org/core/books/abs/global-security-in-an-age-of-crisis/humanitarianism-and-security-the-amplification-of-crises-and-threats/6BB7ABFAD2DF825AB59A6F1EFF824B52
AurdiP. (n.d.). Germany and Israel: From historical responsibility to criminal complicity. https://aurdip.org/en/germany-and-israel-from-historical-responsibility-to-criminal-complicity/
Binder, M. (2015). Paths to intervention: What explains the UN’s selective response to humanitarian crises? Journal of Peace Research, 52(5). https://research.reading.ac.uk/ungop/wp-content/uploads/sites/13/paths-to-intervention_Binder_JPR.pdf
Budiana, M. (2024). International humanitarian intervention: Ethical dilemmas and political realities. Journal of Student Collaboration Research. https://myjournal.or.id/index.php/JSCR/article/view/259
Bundestag. (2022). Sondersitzung Beschluss [Special session resolution]. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw08-sondersitzung-beschluss-englisch-883506
Carnegie Endowment for International Peace. (2024, May 20). The Global South: Colonialism and imperialism. https://carnegieendowment.org/research/2024/05/global-south-colonialism-imperialism?lang=en¢er=europe
Center for Strategic and International Studies. (2022, September 20). Economic Security Risks in Belt and Road Implementation and Their Control Methods. https://interpret.csis.org/translations/economic-security-risks-in-belt-and-road-implementation-and-their-control-methods/
Chatham House. (2024). Stop taking the Global South for granted. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-02/stop-taking-global-south-granted
Derry-Malone, J. (2012, October 4). Are human rights universal? E-International Relations. https://www.e-ir.info/2012/10/04/are-human-rights-universal/
Everett, L. A. (2017). Humanitarian Hypocrisy: Civilian Protection and the Design of Peace Operations. Cornell University Press. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1w1vjms
France 24. (2023, October 15). Aid for Gaza stuck in Egypt with Rafah crossing closed. https://www.france24.com/en/live-news/20231015-aid-for-gaza-stuck-in-egypt-with-rafah-crossing-closed
Foundation for Defense of Democracies. (2023, October 17). Cash, corruption, and crumbling dams: That’s China’s Belt and Road Initiative 10 years in. https://www.fdd.org/analysis/2023/10/17/cash-corruption-crumbling-dams-thats-chinas-belt-and-road-initiative-10-years-in/
Glanville, L. (2020, March 24). Hypocritical inhospitality: The global refugee crisis in the light of history. Ethics & International Affairs. https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/abs/hypocritical-inhospitality-the-global-refugee-crisis-in-the-light-of-history/4DA56C5F820445CA4C5CB73D57907FE5
Global Voices. (2025, June 13). Solidarity under siege: Egypt cracks down on Palestine support movement. https://globalvoices.org/2025/06/13/solidarity-under-siege-egypt-cracks-down-on-palestine-support-movement/
Human Rights Watch. (2011, December 9). The State Response to “Hate Crimes” in Germany. https://www.hrw.org/news/2011/12/09/state-response-hate-crimes-germany
International Alert. (2023, May). How to address the issue of aid bias: Qudra 2 social cohesion guidance note. https://www.international-alert.org/app/uploads/2023/11/ENG_Qudra2-Guidance-Note-4-Unpacking-aid-bias.pdf
International Crisis Group. (n.d.). Search results for: “economic impact of conflict”. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/global-search?text=economic%20impact%20of%20conflict
Jamal, H. (2022, September 8). DW code: Israel and free speech. 972 Magazine. https://www.972mag.com/dw-code-israel-free-speech/
Janse, R. (2017, March 8). The legitimacy of humanitarian interventions. Leiden Journal of International Law. https://doi.org/10.1017/S0922156506003517
Lipson, M. (2002, October 17-18). Peacekeeping: Organized hypocrisy? PeaceWomen. https://www.peacewomen.org/sites/default/files/pk_peacekeepingorganizedhypocrisy_2007_0.pdf
Middle East Eye. (2024, November 11). Germany, Israel, Gaza, genocide complicity: What’s behind? https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-israel-gaza-genocide-complicity-what-behind
NATO. (2025, February 17). Topics: NATO’s role and missions. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm
Posner, E. A., & Goldsmith, J. L. (2000). Moral and Legal Rhetoric in International Relations: A Rational Choice Perspective. University of Chicago Law School. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1324&context=law_and_economics
Purwasito, A. (2021). Nano Power Diplomacy: Study about non-state actors. UNS Press. https://repository.usahidsolo.ac.id/2205/1/NANO%20POWER%20DIPLOMACY.pdf
RAND Corporation. (2022). The age of complexity: Strategic considerations for the U.S. Army. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA200/RRA290-4/RAND_RRA290-4.pdf
ReliefWeb. (2025, June 16). EU governments’ hypocrisy fueling suffering in Gaza. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/eu-governments-hypocrisy-fueling-suffering-gaza
Reuters. (2025, May 28). Putin wants peace in Ukraine but demands halt to NATO enlargement, sources say. https://www.reuters.com/world/europe/putin-ukraine-peace-wants-pledge-halt-nato-enlargement-sources-say-2025-05-28/
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2023). Trends in international arms transfers. https://www.sipri.org/publications/2023/sipri-fact-sheets/trends-in-international-arms-transfers-2023
Stockholm International Peace Research Institute. (2024, March). Trends in international arms transfers, 2023. https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-03/fs_2403_at_2023.pdf
Stockholm International Peace Research Institute. (2025, March). Trends in international arms transfers, 2024. https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-03/fs_2503_at_2024_0.pdf
Times of India. (2023). Egypt moves to prevent exodus of Palestinians from besieged Gaza. https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/egypt-moves-to-prevent-exodus-of-palestinians-from-besieged-gaza/articleshow/104338943.cms
United Nations. (n.d.). Arms Trade Treaty. United Nations Office for Disarmament Affairs. https://disarmament.unoda.org/convarms/att/
United Nations Chronicle. (2008, April 1). Are human rights universal? UN Chronicle. https://www.un.org/en/chronicle/article/are-human-rights-universal
United Nations Security Council. (2021). Security Council urges protection of civilians, condemns use of starvation as method of warfare. https://press.un.org/en/2021/sc14479.doc.htm
Wilson Center. (2024, January 16). Debt distress along the Belt and Road. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/debt-distress-road-belt-and-road
World Food Programme. (2024). https://www.wfp.org/
World Food Programme. (2021, February 17). Twelve million Syrians now in grip of hunger, worn down by conflict and soaring food prices. https://www.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring-food-prices
World Socialist Web Site (WSWS). (2025, June 17). https://www.wsws.org/en/articles/2025/06/17/ikgu-j17.html
Xinhua News Agency. (2024, December 3). Xi Focus: Xi Stresses Comprehensively Advancing High-quality Belt and Road Cooperation. https://english.www.gov.cn/news/202412/02/content_WS674db00bc6d0868f4e8ed991.html
Tinggalkan Balasan